Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Penyelenggaraan, Aksesibilitas, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan Khusus, Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Koordinasi, Kerja Sama, Sistem Informasi, Insentif, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Larangan, Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bandung

Tanggal Penetapan

24 Oktober 2013

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2013

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2013

Sumber

LD 2013/7 Seri E

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1823 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.7 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat

Penyandang Disabilitas - Penyelenggaraan Perlindungan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2013/7 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka melindungi penyandang cacat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat; bahwa terdapat perubahan regulasi di bidang perlindungan penyandang disabilitas yaitu dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), maka perlu upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, melalui pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Penyelenggaraan, Aksesibilitas, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan Khusus, Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Koordinasi, Kerja Sama, Sistem Informasi, Insentif, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Larangan, Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2013. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 dicabut. 37 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521