Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon No. 3 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

;1.ketentuan umum;2.nama,objek dan subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ;3.dasar pengenaan dan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ;4.cara menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;5.wilayah pemungutan perolehan hak atas tanah dan bangunan ;6.saat pajak terutang;7.tata cara pemungutan,pembayaran penagihan pajak daerah;8.penelitian dan pemeriksaan ;9.keberatan dan banding;10.pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan,dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;11.pengembalian kelebihan pembayaran ;12.kedaluarsa penagihan ;13.ketentuan khusus;14.insentif pemungutan ;15.penyidikan;16.ketentuan pidana;17.ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kota Cilegon

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Cilegon

Tanggal Penetapan

01 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

01 Desember 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2010/NO. 3

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Cilegon

Bidang

Halaman ini telah diakses 2316 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

3-2010.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota; 1.Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;;2.UU No 5 Tahun 1960;3.UU No 8 Tahun 1981 ;4.UU No 19 Tahun 1997 ;5.UU No 15 Tahun 1999;6.UU No 14 Tahun 2002;7.UU No 17 Tahun 2003;8.UU No 1 Tahun 2014;9.UU No 10 Tahun 2004;10.UU No 15 Tahun 2004;11.UU No 32 Tahun 2004;12.UU No 33 Tahun 2004;13.UU No 28 Tahun 2009;14.PP No 58 Tahun 2005;15.PP No 65 Tahun 2005;16.PD No 65 Tahun 2005;17.PD No 4 Tahun 2008;18.PD No 7 Tahun 2008 ;1.ketentuan umum;2.nama,objek dan subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ;3.dasar pengenaan dan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ;4.cara menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;5.wilayah pemungutan perolehan hak atas tanah dan bangunan ;6.saat pajak terutang;7.tata cara pemungutan,pembayaran penagihan pajak daerah;8.penelitian dan pemeriksaan ;9.keberatan dan banding;10.pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan,dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;11.pengembalian kelebihan pembayaran ;12.kedaluarsa penagihan ;13.ketentuan khusus;14.insentif pemungutan ;15.penyidikan;16.ketentuan pidana;17.ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 49 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521