Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 25 Tahun 2013

Kriteria Desa Dan Puskesmas Biasa, Desa Dan Puskesmas Terpencil, Desa Dan Puskesmas Sangat Terpencil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL BAB IV DAERAH TERTINGGAL BAB V TATA CARA PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL BAB VI KETENTUAN LAIN BAB VII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Desa Dan Puskesmas Biasa, Desa Dan Puskesmas Terpencil, Desa Dan Puskesmas Sangat Terpencil

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

03 Agustus 2013

Tanggal Pengundangan

04 Agustus 2013

Tanggal Berlaku

04 Agustus 2013

Sumber

BD. 2013 /No. 142, LL 11 HLM

Subjek

KESEHATAN - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 734 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.25 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kriteria
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2013 /No. 142, LL 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kriteria Desa Dan Puskesmas Biasa, Desa Dan Puskesmas Terpencil, Desa Dan Puskesmas Sangat Terpencil
ABSTRAK:	a. bahwa dalam meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumber daya manusia yang melaksanakah pelayanan; , « b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan secara obyektif berdasarkan tempat tugas,dan kelangkaan profesi di bidang kesehatan; c. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada tenaga medis dan paramedis di bidang kesehatan, dipandang perlu untuk menetapkan kriteria desa dan puskesmas biasa, desa dan puskesmas terpencil, desa dan puskesmas sangat terpencil, desa dan puskesmas sangat terpencil dan tertinggal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan segaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, membentuk Peraturan Bupati tentang criteria desa dan puskesmas biasa, desa dan puskesmas terpencil dan desa dan puskesmas sangat terpencil. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor -1-2? Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 ( Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 164); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneSi# Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 3637); *** 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1996 nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1996 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil; 11. KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 Tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Ins e ntif bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ MENKES/ SK/III /2006 Tentang Kriteria Sarana- Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat T e r p e r a ^ sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengaSft Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ MENKES / SK/ III /2006; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata K e i j a Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL BAB IV DAERAH TERTINGGAL BAB V TATA CARA PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL BAB VI KETENTUAN LAIN BAB VII PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2013. 11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521