Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional; Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi; Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan PNS Dari Lulusan Sekolah Kedinasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

T.E.U.

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Bentuk Singkat

Peraturan BKN

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

12 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2021

Tanggal Berlaku

26 Juli 2021

Sumber

BN. 2021 No. 844, jdih.bkn.go.id

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Kepegawaian Negara

Bidang

Halaman ini telah diakses 5688 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan BKN NO. 9 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
2021
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 9, BN. 2021 No. 844, jdih.bkn.go.id
Peraturan Badan Kepegawaian Negara TENTANG Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai berdasarkan prioritas kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dan penyusunan pertimbangan teknis Kepala BKN, perlu petunjuk teknis penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan aparatur sipil negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional; Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi; Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan PNS Dari Lulusan Sekolah Kedinasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021. 37 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521