Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2014

Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Penertiban; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Peran Serta Masyarakat; VI. Larangan; VII. Sanksi administratif; VIII. Ketentuan Penyidikan; IX. Ketentuan Pidana; X. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

06 Maret 2014

Tanggal Pengundangan

21 Maret 2014

Tanggal Berlaku

21 Maret 2014

Sumber

LD. 2014/ No. 5

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 594 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Mangbar No 5 Tahun 2014 ttg PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM WILAYAH KAB. MANGGARAI BARA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PSK-penanggulangan-pencegahan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2014/ No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:	bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan masalah sosial yang penertiban dan penanggulangannya harus menyeluruh, manusiawi, dan didukung oleh berbagai komponen sehingga menciptakan ketentraman bagi masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan masalah sosial merupakann urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi wisata perlu menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan wilayahnya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan warga pada umumnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 2003; UU No, 32 Tahun 2004; Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Penertiban; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Peran Serta Masyarakat; VI. Larangan; VII. Sanksi administratif; VIII. Ketentuan Penyidikan; IX. Ketentuan Pidana; X. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014. 8 halaman; 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521