Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2014

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Kewenangan; Wilayah Pertambangan; Penggolongan dan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Izin Usaha Pertambangan; Pertambangan Rakyat; Penciutan dan Pengembalian WIUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Izin Pertambangan; Usaha Jasa Pertambangan; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP; Peningkatan Nilai Tambah mineral dan Batubara; KEgiatan Reklamasi dan Pasca Tambang Lahan Bekas tambang; Pendapatan Negara dan Daerah; Hubungan Pemegang IUO Dengan Pemegang Hak atas Tanah; Penutupan Usaha Pertambangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

22 April 2014

Tanggal Pengundangan

19 Mei 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.4

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1615 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Kulon Progo No.4 Tahun 2014 ttg Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan empat belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Mencabut :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

PERTAMBANGAN-MINERAL-BATUBARA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa usaha pertambangan merupakan salah satu upaya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang menunjang pembangunan daerah; bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara agar dapat mendukung kegiatan usaha pertambangan di Daerah; Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012; Materi Pokok: Kewenangan; Wilayah Pertambangan; Penggolongan dan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Izin Usaha Pertambangan; Pertambangan Rakyat; Penciutan dan Pengembalian WIUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Izin Pertambangan; Usaha Jasa Pertambangan; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP; Peningkatan Nilai Tambah mineral dan Batubara; KEgiatan Reklamasi dan Pasca Tambang Lahan Bekas tambang; Pendapatan Negara dan Daerah; Hubungan Pemegang IUO Dengan Pemegang Hak atas Tanah; Penutupan Usaha Pertambangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . MEncabut: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C; Jumlah Halaman: 62 HLM, Penjelasan: 12 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521