Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2013

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan Pajak; Tahun Pajak; SPOP, NOP dan SPPT; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

25 Maret 2013

Tanggal Pengundangan

27 Maret 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 2115 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Kulon Progo No.2 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 2 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

PAJAK-BUMI-BANGUNAN-PERDESAAN-PERKOTAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/ 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/ 2010; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010; Materi Pokok: Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan Pajak; Tahun Pajak; SPOP, NOP dan SPPT; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 32 HLM; Penjelasan: 10 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521