Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2010

Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ruang Lingkup; FAsilitas Pelayanan Kesehatan; Tenaga Kesehatan; Surat Tanda Daftar; Sertifikasi; Ketentuan Perizinan; Tata Cara Memperoleh Perizinan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Mutu Pelayanan; PElaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2010/NO.4.SERI.C

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1175 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Bantul No. 4 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan

Mencabut :

PERDA Kab. Bantul No. 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul

perizinan-kesehatan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4.SERI.C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan menjadi urusan pemerintah Kabupaten; Dasar Hukum: Staatblad Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/PER/II/1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PER/XII/1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/PER/I/1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/Menkes/PER/III/1992; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/PER/VIII/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/PER/V/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/11/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK./XI/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK./XII/ 2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK./I/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK./VII/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK./X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK./X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK./V/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK./VII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/X/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009; Materi Pokok: Ruang Lingkup; FAsilitas Pelayanan Kesehatan; Tenaga Kesehatan; Surat Tanda Daftar; Sertifikasi; Ketentuan Perizinan; Tata Cara Memperoleh Perizinan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Mutu Pelayanan; PElaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 40 HLM. Penjelasan: 6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521