Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2012

Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Dan Tujuan; Perlindungan Penanaman Modal; Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Bentuk Badan Usaha Dan Kedudukan Penanam Modal; Bidang Usaha Penanaman Modal; Kewajiban, Hak, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Lokasi Pengembangan Usaha Penanaman Modal; Perencanaan Dan Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Insentif Penanaman Modal; Pengembangan Penanaman Modal; Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi; Kerjasama Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

30 November 2012

Tanggal Pengundangan

30 November 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.21

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 920 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Kulon Progo No.21 Tahun 2012 ttg Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perlindungan-Pemberian-Insentif-dan-Kemudahan-Penanaman-Modal
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2012/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing perekonomian Daerah sehingga perlu pemberian insentif, percepatan perizinan dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Daerah; c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah; Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Dan Tujuan; Perlindungan Penanaman Modal; Kebijakan Dasar Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Bentuk Badan Usaha Dan Kedudukan Penanam Modal; Bidang Usaha Penanaman Modal; Kewajiban, Hak, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Lokasi Pengembangan Usaha Penanaman Modal; Perencanaan Dan Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Insentif Penanaman Modal; Pengembangan Penanaman Modal; Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi; Kerjasama Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 30 HLM; Penjelasan: 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521