Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Hak MHA; 2. Kewajiban MHA; 3. Lembaga Adat; 4. Tata cara pengakuan; 5. Pembentukan Panitia MHA; 6. Pemberdayaan MHA; 7. Peran serta masyarakat; dan 8. Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

24 September 2020

Tanggal Pengundangan

24 September 2020

Tanggal Berlaku

24 September 2020

Sumber

LD.2020/No.2

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1756 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_No._2_Tahun_2020_Kab._Luwu_Utara.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ABSTRAK:	pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya merupakan keharusan yang mutlak dilakukan sebagai penghormatan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan sekaligus dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional/Pembangunan Daerah; Masyarakat Hukum Adat di Kabupataen Luwu Utara merupakan perekat kehidupan sosial budaya yang tetap tumbuh di tengah masyarakat; pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Utara adalah dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai kewajiban Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perarturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 1. Hak MHA; 2. Kewajiban MHA; 3. Lembaga Adat; 4. Tata cara pengakuan; 5. Pembentukan Panitia MHA; 6. Pemberdayaan MHA; 7. Peran serta masyarakat; dan 8. Pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT