Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2013

Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Dan Batuan; Ketentuan Perizinan; Sistem Dan Prosedur; Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; Laporan Hasil Eksplorasi Dan Operasi Produksi; Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat; Reklamasi Dan Pascatambang; Hak, Kewajiban, Dan Sanksi; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sleman

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Sleman

Tanggal Penetapan

12 April 2013

Tanggal Pengundangan

12 April 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.1 SERI B

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sleman

Bidang

Halaman ini telah diakses 1662 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Sleman No.4 Tahun 2013 ttg Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah

Usaha-Pertambangan-Mineral-bukan-Logam-dan-Batuan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.1 SERI B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan penyesuaian; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk membuat Peraturan Daerah di bidang mineral; Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Dan Batuan; Ketentuan Perizinan; Sistem Dan Prosedur; Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; Laporan Hasil Eksplorasi Dan Operasi Produksi; Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat; Reklamasi Dan Pascatambang; Hak, Kewajiban, Dan Sanksi; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Tingkat II Sleman Nomor 16 tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Jumlah Halaman: 33 HLM; Penjelasan: 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521