Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

02 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2019

Tanggal Berlaku

02 Desember 2019

Sumber

LD.2019/17

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 833 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KOTA Nomor 17 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Bantuan Hukum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bantuan hukum pidana,perdata dan dagang
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Palangka Raya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Palangka Raya Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. 18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT