Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2013

Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Landasan Pemberian Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah; Peruntukan Pemanfaatan; Izin Pemakaian Air Tanah; Izin Pengusahaan Air Tanah; Kewajiban Dan Larangan; Bentuk/Format Izin; Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan Dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2013

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.11

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1210 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Bantul No.11 Tahun 2013 ttg Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Mencabut :

PERDA Kab. Bantul No. 10 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tawar

iZIN-PEMAKAIAN-pengusahaan-AIR-TANAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa air tanah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang; bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, sehingga perlu pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras; bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta jumlah dan keanekaragaman kegiatan yang memerlukan air tanah maka akan mempengaruhi cadangan air tanah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah tidak sesuai; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011; Materi Pokok: Landasan Pemberian Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah; Peruntukan Pemanfaatan; Izin Pemakaian Air Tanah; Izin Pengusahaan Air Tanah; Kewajiban Dan Larangan; Bentuk/Format Izin; Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan Dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah; Jumlah Halaman: 21 HLM, Penjelasan: 7 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521