Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan isi ringkas sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Asas dan Prinsip; c. Maksud dan Tujuan; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab; e. Larangan; f. Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak; g. Pelaksanaan Perlindungan Anak; h. Kelembagaan; i. Koordinasi dan Kerjasama; j. Sistem Informasi; k. Pembinaan dan Pengawasan; l. Pelaporan; m. Pembiayaan; n. Sanksi Administrasi; o. Ketentuan Penyidikan; p. Ketentuan Pidana; q. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kandangan

Tanggal Penetapan

02 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

02 Juni 2016

Tanggal Berlaku

02 Juni 2016

Sumber

LD.2016/NO.10

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1071 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda HSS No 10 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Perlindungan Anak.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

HAK ASASI MANUSIA - kependudukan dan perkawinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat. Agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak anak dan memberikan perlindungan di daerah dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2011; PermenegPPA No. 3 Tahun 2008; PermenegPPA No. 2 Tahun 2009; PermenegPPA No. 11 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2016;. Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan isi ringkas sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Asas dan Prinsip; c. Maksud dan Tujuan; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab; e. Larangan; f. Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak; g. Pelaksanaan Perlindungan Anak; h. Kelembagaan; i. Koordinasi dan Kerjasama; j. Sistem Informasi; k. Pembinaan dan Pengawasan; l. Pelaporan; m. Pembiayaan; n. Sanksi Administrasi; o. Ketentuan Penyidikan; p. Ketentuan Pidana; q. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016. 51 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT