Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Daerah dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Blangko Dokumen Kependudukan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

30 Juli 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/No.8

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1211 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan-Administrasi-Kependudukan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribdai dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terhadap dokumen kependudukan, maka pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur penduduk Kota Yogyakarta yang berada di dalam atau di luar wilayah Kota Yogyakarta; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentnag Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah dimaksud; Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Daerah dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Blangko Dokumen Kependudukan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Jumlah Halaman: 30 hlm. Penjelasan: 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521