Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2016

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV : PENGANGKATANPPNSDAERAH BAB V : PELANTIKAN DAN SUMPAH / JANJI BAB VI : MUTASI PEJABAT PPNS DAERAH BAB VII : PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH BAB VIII : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPHS DAERAH BAB IX : KARTU TANDA PENGENAL PPNS DAERAH BAB X : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS DAERAH BAB XI : KODE ETIK PPNS DAERAH BAB XII : SEKRETARIAT PPNS DAERAH BAB XIII : PEMBIAYAAN BAB XIV : PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN DAN PENYIDIK BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI : SANKS I BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

14 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

14 Januari 2016

Tanggal Berlaku

14 Januari 2016

Sumber

LD.2016/No.01

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 494 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Palopo Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2016/No.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa penegakan hukum atas Peraturan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terciptnya Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum dalam setiap aspek kehidupan untuk kesejahteraan Masyarakat. b. bahwa dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 257 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234); 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 9. Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk - bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118); 17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HN.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV : PENGANGKATANPPNSDAERAH BAB V : PELANTIKAN DAN SUMPAH / JANJI BAB VI : MUTASI PEJABAT PPNS DAERAH BAB VII : PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH BAB VIII : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPHS DAERAH BAB IX : KARTU TANDA PENGENAL PPNS DAERAH BAB X : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS DAERAH BAB XI : KODE ETIK PPNS DAERAH BAB XII : SEKRETARIAT PPNS DAERAH BAB XIII : PEMBIAYAAN BAB XIV : PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN DAN PENYIDIK BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI : SANKS I BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016. 22 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2016

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT