Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2011

IRIGASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI BAB IV : KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) BAB V : WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BAB VI : KERJASAMA DAN PARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRATISIPATIF BAB VII : PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMEKAI AIR BAB VIII : PENGELOLAAN AIR IRIGASI BAB IX : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI BAB X : PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI BAB XI : PEMBIAYAAN IRIGASI BAB XII : PENGELOLAAN ASET IRIGASI BAB XIII : KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI BAB XIV : ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI : PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN IRIGASI BAB XVII : BENCANA ALAM BAB XVIII : LARANGAN-LARANGAN BAB XIX : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX : KETENTUAN PENTIDIKAN BAB XXI : KETENTUAN PIDANA BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2011 tentang IRIGASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

15 September 2011

Tanggal Pengundangan

15 September 2011

Tanggal Berlaku

15 September 2011

Sumber

LD.2011/NO.04

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 582 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RIGASI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2011/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IRIGASI
ABSTRAK:	a. bahwa sumber daya air memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia terutama pada sektor pertanian, oleh sebab itu irigasi sebagai salah sat sarana pendistibusian air sangat menentukan keberhasilan pembangunan; b. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya air merupakan sektor dari pembangunan pengairan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dab b , maka membentuk peraturan daerah tentang irigasi. 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pebentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822 ); 2. undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peeraturan dasar pokok-pokok agraria (lembaran negara republik indonesia tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1843); 3. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209); 4. undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 46, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1347 ); 5. undang-undang nomor 41 tahun 2024 tentang pkehutanan sebagaimana telah diubah dengan undnag-undang nomor 19 tahun 2004 (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4412 ); 6. undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber air (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 32 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4377); 7. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pebentukan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389 ); 8. undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4433); 9. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844); 10. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pebentukan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 14389 ); 11. undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4725 ); 12. undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang penataan ruang (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4725 ); 13. undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlndungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 149) 14. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3838); 15. peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4156); 16. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1999 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 33, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4490); 17. peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4587); 18. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4593); 19. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah/negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4855); 20. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 46); 21. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemenfaatan hutan (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4696); 22. peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4761); 23. keputusan presiden nomor 32 tahun 1991 tentang pengelolaan kawasan lindung : 24. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/prt/m/2007 tentang pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pertisipatif; 25. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 31/prt/m/2007 tentang pedoman mengenai komisi irigasi; 26. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 32/prt/m/2007 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; 27. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 33/prt/m/2007 tentang pedoman pemberdayaan p3a/gp3a/ip3a; 28. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 04/prt/m/2008 tentang pedoman pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber dayaa air pada tingkat provinsi, kebupaten/kota dan wilaya sungai; 29. peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor 3 tahun 2009 tentang irigasi (lembaran daerah provinsi sulawesi selatan tahun 2009 nomor 3, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi selatan nomor 245); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI BAB IV : KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) BAB V : WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BAB VI : KERJASAMA DAN PARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRATISIPATIF BAB VII : PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMEKAI AIR BAB VIII : PENGELOLAAN AIR IRIGASI BAB IX : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI BAB X : PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI BAB XI : PEMBIAYAAN IRIGASI BAB XII : PENGELOLAAN ASET IRIGASI BAB XIII : KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI BAB XIV : ALIH FUNGSI LAHAN IRIGASI BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI : PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN IRIGASI BAB XVII : BENCANA ALAM BAB XVIII : LARANGAN-LARANGAN BAB XIX : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX : KETENTUAN PENTIDIKAN BAB XXI : KETENTUAN PIDANA BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2011. 45

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2011

IRIGASI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT