Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2011

BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BAB III : DASAR PENGENAAN, TARUF, DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK BAB V : SAAT TERHUTANGNYA PAJAK BAB VI : KETENTUAN BAGI PEJABAT BAB VII : PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAAN BAB IX : KEDALUWARSA PENAGUHAN BAB X : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XI : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII : KETENTUAN KHUSUS BAB XIII : PENYIDIKAN BAB XIV : KETENYUAN PIDANA BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2011 tentang BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

15 November 2011

Tanggal Pengundangan

15 November 2011

Tanggal Berlaku

15 November 2011

Sumber

LD.2011/NO.02

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 552 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 2 Tahun 2011 (1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2011/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
ABSTRAK:	bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu membentuk peraturan daerah kabupaten takalar tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822); 2. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang undang-undang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara te[unlik indonesia nomor 3209); 3. undang-unddang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4389); 4. undang-unddang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undnag-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844; 5. undang-unddang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerint pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4438); 6. undang-unddang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 5049); 7. undang-unddang nomor 38 tahun 2007 tentang prmbagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 4437); 8. undang-unddang nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 5161); 9. peraturan pemerintah 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak; 10. peraturan presiden nomor 1 tahun 2007 tentang pengesahan pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan 11. peraturan menteri keuangan nomor 147/PMK.07/2010 tentang badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan BPHTB; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BAB III : DASAR PENGENAAN, TARUF, DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK BAB V : SAAT TERHUTANGNYA PAJAK BAB VI : KETENTUAN BAGI PEJABAT BAB VII : PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAAN BAB IX : KEDALUWARSA PENAGUHAN BAB X : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XI : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII : KETENTUAN KHUSUS BAB XIII : PENYIDIKAN BAB XIV : KETENYUAN PIDANA BAB XV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011. 26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2011

BEA PEROLEHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT