Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2010

LEGISLASI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PROSES PROGRAM LEGISLASI DAERAH BAB III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH BAB IV : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BAB V : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH BAB VI : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH BAB VII : PENGUNDANGAN DAN PENYEBRLUASAN PERATURAN DAERAH BAB VIII : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : ANGGARAN BAB XI : PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2010 tentang LEGISLASI DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

15 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

15 Desember 2010

Tanggal Berlaku

15 Desember 2010

Sumber

LD.2010/NO.04

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 456 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 4 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LEGISLASI DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2010/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG LEGISLASI DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa peraturan daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonimi daerah, tugas pembentukan dan manampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. bahwa legislasi daerah sebgai proses pembuatan/pembentukan peraturan daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif oleh pemerintah daerah bersama dewan perwakilan daerah kabupaten takalar; c. bahwa berdasarkan peritimbanagn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang legislasi daerah. 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tk ii di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822); 2. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389); 3. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844); 4. peraturan pemerintah nomor 25 tehun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4569); 5. peraturan pemerintah nomor 79 tehun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4593) 6. peraturan pemerintah nomor 38 tehun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerinatah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4373) 7. peraturan pemerintah nomor 41 tehun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4741); 8. peraturan pemerintah nomor 16 tehun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5104); 9. peraturan presiden republik indonesia nomor 1 tehun 2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebar peraturan perundang-undangan 10. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 02 tahun 2005 tentang transparasi penyelenggaraan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembengunan; 11. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 8 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi keweenangan pemerintah kabupaten takalar; 12. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 9 tahun 2008 tentang renacana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)tahun 2008-2013; 13. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD kabu[paten takalar; 14. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten takalar; 15. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 12 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten takalar; 16. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kacamatan dan kelurahan kabupaten takalar; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PROSES PROGRAM LEGISLASI DAERAH BAB III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH BAB IV : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BAB V : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH BAB VI : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH BAB VII : PENGUNDANGAN DAN PENYEBRLUASAN PERATURAN DAERAH BAB VIII : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : ANGGARAN BAB XI : PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2010

LEGISLASI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT