Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rumah Potong Hewan diubah sebagai berikut : Ketentuan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 diubah; Ketentuan Bab II Maksud dan Tujuan Bagian Kesatu Maksud pada Pasal 2 dan Bagian Kedua Tujuan pada Pasal 3 diubah; Ketentuan Bab III Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bagian Kedua Objek dan Subyek Retribusi pada Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat; Ketentuan Bab VII Struktur dan Tarif Retribusi pada Pasal 9 diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2018/NO.04

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 692 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Tala No. 4 Tahun 2018 - Copy - LD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

PERDA Kab. Tanah Laut No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat dari bahaya penyakit asal hewan dan bahan pangan asal hewan atau ternak. Dalam rangka memberikan pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan guna meningkatkan status kesehatan hewan agar berproduksi dan bereproduksi secara optimal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mutu hasil ternak maka perlu penyediaan pelayanan kesehatan hewan. Dinamika dan perkembangan komoditi peternakan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen dari bahaya bahan-bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung di dalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi penyimpanannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014. Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rumah Potong Hewan diubah sebagai berikut : Ketentuan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 diubah; Ketentuan Bab II Maksud dan Tujuan Bagian Kesatu Maksud pada Pasal 2 dan Bagian Kedua Tujuan pada Pasal 3 diubah; Ketentuan Bab III Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bagian Kedua Objek dan Subyek Retribusi pada Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat; Ketentuan Bab VII Struktur dan Tarif Retribusi pada Pasal 9 diubah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521