Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 06 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pare-Pare

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Parepare

Tanggal Penetapan

21 Juni 2018

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2018

Tanggal Berlaku

21 Juni 2018

Sumber

LD.2018/No.06

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pare-Pare

Bidang

Halaman ini telah diakses 645 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Parepare Nomor 06 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.

pajak dan retribusi daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2018/No.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:	a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960); 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63); 17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 94); 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127); Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018. Peraturan Daerah Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. 6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 06 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT