Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2016

Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK BAB VI : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI DAERAH YANG MEMBERIKAN IUJK BAB VII : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI BAB X : SISTEM INFORMASI BAB XI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

14 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

14 Januari 2016

Tanggal Berlaku

14 Januari 2016

Sumber

LD.2016/No.3

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 565 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Izin Usaha Jasa Konstruksi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi, terkait semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izm usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang lzin Usaha Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ,Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 ); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2010 ten tang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK BAB VI : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI DAERAH YANG MEMBERIKAN IUJK BAB VII : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI BAB X : SISTEM INFORMASI BAB XI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Konstruksi, Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 34, seri C, nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2016

Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT