Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2014

Wilayah Pertambangan Rakyat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan berdasarkan pendapatan oleh Pemerintah Daerah tetapi belum di tetapkan sebagai WPR di prioritaskan untuk di tetapkan sebagai WPR.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

03 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2014

Tanggal Berlaku

04 Januari 2014

Sumber

LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 199

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 517 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perdan 2 2014 wilayah pertimbangan rakyat.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Wilayah Pertambangan Rakyat
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 199
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Wilayah Pertambangan Rakyat
ABSTRAK:	a. Kabupaten Kaur terdiri dari dataran dan perairan mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah; b. Kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagai upaya pemanfaatan sumber mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya serta memiliki nilai tambah secara nyata kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3). Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat, perlu diatur dengan Perda; 1. UU Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 23 Tahun 1997 5. UU No. 41 Tahun 1999 6. UU No.3 Tahun 2003 7. UU No. 45 Tahun 2003 8. UU No. 32 Tahun 2004 9. UU No. 25 Tahun 2007 10. UU No. 26 Tahun 2007 11. UU No. 4 Tahun 2009 12. UU No. 28 Tahun 2009 13. UU No. 32 Tahun 2009 14. PP No. 27 Tahun 1999 15. PP No. 38 Tahun 2007 16. PP No. 26 Tahun 2008 17. PP No. 22 Tahun 2010 18. PP No. 24 Tahun 2012 19. Perda No. 04 Tahun 2012 Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan berdasarkan pendapatan oleh Pemerintah Daerah tetapi belum di tetapkan sebagai WPR di prioritaskan untuk di tetapkan sebagai WPR.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2014. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521